Demo GPI Sampaikan 6 Tuntutan Terkait Dana Hibah, Begini Penjelasan Wabup Blitar

BLITAR - Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) Blitar mengelar aksi demo terkait pemberitaan yang tidak benar (Hoak) mengenai pemberian dana hibah untuk penanganan 14 ruas jalan di Kabupaten Blitar senilai 229, 5 miliar dari kementerian PUPR. Demo berlangsung di Kantor Pemkab dan Kantor DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (19/05/2022).

Ketua GPI Jaka Prasetya mengatakan, segala bentuk kebijakan dari Pemkab Blitar yang salah harus dikritisi, seperti gagalnya dana hibah dari Kementerian PUPR. Gagalnya dana hibah yang melibatkan para pejabat ini harus diusut sampai tuntas, apa yang melatar belakangi hak itu sampai terjadi.

Baca juga: Tangani Invasi Rusia, Dosen HI UNAIR: NATO dan EU Butuhkan Kalkulasi Detail

"Akibat kegagalan dana hibah yang sebenarnya diperuntukkan untuk perbaikan ruas jalan di Kabupaten Blitar itu, masyarakat merasa dibohongi. Karena mereka sangat berharap besar, ruas jalannya bisa diperbaiki, " kata Jaka Prasetya

Dalam demo ini, Ormas GPI meminta 6 tuntutan diantaranya: 

Baca juga: Telisik Kondisi Transisi EBT di Indonesia dari Kacamata Pakar Hukum Energi UNAIR

1. Usut tuntas dana hibah dari Kementrian PUPR untuk Kabupaten Blitar yang distempel hoax dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Usut tuntas dugaan Korupsi dalam proses perencanaan penerimaan dana hibah dan suap kepada pejabat.

Baca juga: HRLS UNAIR Bedah Jalan Terjal Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

3. Bupati harus bertanggungjawab kepada rakyat Blitar atas kecerohohannya dalam menjalankan mekanisme kinerjanya.

4. Bupati harus bertindak tegas dengan menjatuhkan sangsi kepada pejabat teknis dan pihak yang terkait yang menyebabkan hoax.

Baca juga: Konflik Rusia-Ukraina Bakal Terus Berdampak pada Ekonomi Global

5. DPRD Kabupaten Blitar sebagai fungsi kontrol jalannya pemerintahan (Eksekutif) harus memanggil Bupati dan pejabat terkait untuk dimintai pertanggungjawaban dalam peristiwa dana hibah hoax tersebut.

6. Kami akan melakukan segala upaya agar segala bentuk anggaran baik yang bersumber dari APBN/Kementrian, APBD Provinsi baik dalam bentuk anggaran yang bersifat reguler, DAK, Hibah dan lain-lain agar dipending/distop apabila dalam pengelolaan anggaran berbau korup demi terciptanya pemerintah Kabupaten Blitar yang bersih dari KKN.

Baca juga: Pemerhati Politik AS UNAIR, Sikap Amerika Dinilai Normatif dalam Konflik Rusia-Ukraina

Menanggapi aksi demo tersebut, Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso saat dikonfirmasi oleh media melalui seluler menjelaskan, terkait demo tadi, sudah saya jawab di media massa dan Kementerian PUPR pusat, sudah kita jawab semuanya. Sedangkan rillis itu bukan dari media massa, itu rillis kementrian PUPR pusat dan Pemerintah Kabupaten Blitar, jadi sudah dijelaskan semuanya.

"Saat ini saya fokus menyelesaikan masalah di Komisi 5 DPR RI dan Kementerian PUPR, oleh sebab itu kenapa saya tidak bisa menemui pendemo. Karena kita sudah mengeluarkan rilis bareng dengan Kementrian PUPR pusat, " katan Wabup.

"Saya rasa demo itu tidak relefan lagi, soalnya sudah gak seksi lagi dan sudah kita jawab kok di media, " tandas Wabup Blitar Rahmat Santoso.

Diketahui sebelumnya pada hari Kamis tanggal 21 Bulan April Tahun 2022 terkait dana hibah yang ternyata hoax, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso.

Dari kesimpulan tersebut, berita tidak benar terkait pemberian dana hibah Rp. 229, 5 miliar untuk pembangunan 14 ruas jalan di Kabupaten Blitar, Pemkab Blitar bersama Kementerian PUPR tengah menelusuri penyebab kekeliruan tersebut. (Tn)

Baca juga: Johan Budi Tekankan Perbaikan Kinerja di Kanwil Kemenkumham Gorontalo